Editor : Fharadiba
Kepala Desa Lebo, Ridwan A. Bua diduga tilep upah tukang. Pasalnya, realisasi pembayaran upah tukang dan bukti pencairan pada Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pada pembangunan infrastruktur drainase sepanjang 700 meter yang menggunakan anggaran Dana Desa (DD) senilai kurang lebih Rp 200 juta ternyata berbeda. Bahkan, diketahui dalam realisasi laporan SPJ upah tukang permeter dalam sehari adalah Rp 90 ribu, namun bukti dilapangan menyatakan bahwa pihak Kades hanya membayarkan Rp 60 ribu. Sehingga, ditemukan selisih pembayaran senial Rp 30 ribu permeter.
Salah satu tukang yang tidak ingin dikorankan namanya kepada Kaili Post, mengungkapkan bahwa sebelum dimulainya pekerjaan tersebut, pihaknya ditawarkan upah perhari dari satu meter pekerjaan drainase tersebut senilai Rp90 ribu, namun pada pembayaran yang diberikan oleh pihak Kedes hanya Rp60 ribu. “Alasannya Kades, karena anggarannya tidak cukup. Sehingga, mau tidak mau kami terima saja, sebab pekerjaan sudah kami kerjakan. Namun, saat dibelakang hari kami ketahui bahwa upah tukang bukan Rp 60 ribu permeter namun benar Rp 90 ribu,” ungkap salah satu tukang yang didampingi tukang lainnya.
Lanjut tukang, kabar bahwa dalam pencairan SPJ dari pekerjaan itu adalah Rp 90 ribu telah diketahuinya setelah pihaknya dibayarkan terlebih dahulu. Namun, saat pihaknya kembali menanyakan ke pihak desa, banyak yang tidak ingin berkomentar dan ada pula yang menjawab bahwa selisihnya sudah ditutupi dengan kebutuhan lainnya pada proyek itu.
Sementara Kades Lebo, Ridwan A. Bua yang dikonfirmasi Kaili Post, Selasa (14/3) mengatakan, bahwa nilai upah tukang dari pekerjaan itu berbeda-beda. Ada yang namanya tukang, buruh hingga mandor, dan nilai upah mereka tidak sama. “Saya akui upah yang kita gunakan dilapangan untuk tukang menggunakan sistem permeter, dan saya akui yang saya bayarkan hanya Rp 60 ribu permeter, namun bayaran Rp 60 ribu itu diluar galian drainase,” ungkap Ridwan.
Lanjut dia, untuk dalam pertanggung jawaban realisasi SPJ laporan proyek itu benar tertera Rp 90 ribu, namun selisih dari anggaran itu, menurutnya digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga, seperti belanja rokok dan lain-lain.
“Kan tidak mungkin untuk biaya rokok harus saya masukkan dalam laporan SPJ, dan tidak mungkin saya memakan selisih uang yang begitu sangat sedikit,” jelasnya. ***
0 komentar:
Posting Komentar