Poso,- ISU RADIKALISME, Nampaknya masih menjadi tantangan tersendiri di Sulawesi Tengah. Tak urung, Gubernur Longki Djanggola pun merasa perlu mengajak segenap elemen masyarakat untuk bersama-sama memulihkan citra Sulteng sebagai daerah yang rawan konflik sosial. “Sebagai daerah bekas konflik, daerah kita masih dicitrakan sebagai daerah rawan konflik, terkait dengan dengan konflik komunal yang pernah terjadi di poso dengan korban jiwa dan kerugian harta benda yang terbilang cukup besar”, urai Longky, sebagaimana sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Poso, Ir.Samsuri,M.Si.
Usai membacakan sambutan Gubernur, Wabup Samsuri menambahkan, tragedi kemanusian yang pernah terjadi di Poso, 17 tahun silam memang sempat menyita perhatian secara nasional bahkan internasional, sehingga peristiwa tersebut berdampak pada citra kurang baik bagi Provinsi tetangga. Karena itu katanya, kejadian memilukan tersebut tidak boleh terulang kembali, meskipun memang kelompok radikal sampai saat ini masih ada yang eksis di Poso. “Perlu penyelesaian secara konfrehensif oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten-Kota, secara bertahap dan berkelanjutan, dengan melibatkan semua elemen masyarakat”, urai Samsuri.
Dalam dialog yang diprakarsai oleh Badan Kesbang Provinsi Sulawesi Tengah itu, berlangsung, Rabu, 12 Juli 2017 di Aula Bapelitbangda Poso, dengan dihadiri oleh Dandim 1307 Poso Letkol. Inf. Dody Triohadi, S.Sos, Wakapolres Poso Kompol. Gede Suara, SH, Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Drs. Irwan Nursin, MM, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Drs. Mahmudin Djamal, MM, Para Kepala OPD Kabupaten Poso yang terkait, Camat se-Kabupaten Poso, Koramil se-Kabupaten Poso, Kapolsek se-Kabupaten Poso, Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Poso, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan undangan lainnya.
Sementara itu, Dandim 13017 Poso, Dody Triyohadi menyatakan, untuk mencegah paham radikal, diperlukan sikap mental bagi masyarakat beserta aparatur pemerintahan daerah untuk mewaspadai gejala terjadinya kerawanan dan konflik sosial, yang sewaktu-waktu bisa terjadi, sehingga perlu tindaklanjut demi melindungi masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang masih dduduk di bangku sekolah. **
0 komentar:
Posting Komentar