Perumahan Nelayan Topogaro Bungku Mubazir, LSM Desak OPD Diusut

Fasilitas Rumah terlihat mulai rusak

reporter/editor : bambang sumantri/ andono wibisono

MANGKRAKNYA 50 perumahan nelayan di Desa Topogoro, Kecamatan Bungku Kabupaten Morowali sejak 2015 lalu mulai disoroti. Proyek perumahan miliaran rupiah itu sebaiknya diusut. Karena selain merugikan negara juga tidak memberikan asas manfaat pada perbaikan kesejahteraan nelayan.

Pernyataan itu dikatakan aktifis LSM Sulawesi Tengah, Ivan Yudharta, S.Sos pada Kaili Post kemarin (14/02). Menurutnya, mangkraknya proyek itu akibat perencanaan OPD di Pemkab Morowali yang tidak baik. Yang kedua, lanjut Ivan, dewan juga sebagai lembaga budgeting tidak teliti dan memahami apa yang diputuskan. ‘’Periksa semua pelakunya. Baik dari birokrat dan dewan. Ingat KPK sudah memberikan acuan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari perencanaan,’’ tandas aktifis NGO itu.

Ia berharap, penegak hukum segera bertindak dan transparan mengusut kerugian keuangan negara. Karena dengan pengusutan yang tuntas, transparan akan memberikan efek jera di masa akan datang, khususnya di Pemkab Morowali.

Sebelumnya, dilansir bahwa 50 perumahan nelayan yang berada di Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat terlihat telah dipenuhi rumput menjalar dan mubazir.Sejak tahun 2015 silam, perumahan tersebut telah selesai namun belum ditempati. Hingga saat ini, warga yang bermata pencaharian nelayan dan seharusnya menerima bantuan rumah tersebut belum bisa menempatinya.Fasilitas perumahan terlihat mulai rusak, baik dari pintu, jendela hingga dindingnya retak-retak.

Hasil pantauan media di lokasi, beberapa perumahan terdapat kotoran hewan. Salah seorang warga menjelaskan, sejak 2015 lalu, perumahan bantuan itu sudah rampung dikerjakan, akan tetapi hingga tahun 2017 ini, pihak Pemkab Morowali belum menyerahkan secara resmi rumah itu kepada para nelayan yang berhak menerimanya. "Kami sudah menunggu perumahan untuk diserahkan, tapi belum ada tanda-tanda kalau perumahan itu akan diberikan kepada kami" ungkapnya.

Sementara, pihak Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan Daerah Kabupaten Morowali belum memberikan keterangan yang pasti karena tidak berada di tempat. "Pak Kadis tidak ada di kantor, masih keluar kota urusan kerja. Insya Allah besok (hari ini) sudah datang, kalau Pak Amir selaku Kepala Bidang juga belum ada, mungkin sedikit lagi" kata salah seorang staf. *** 

Februari 14, 2017