Editor : Fharadiba
PASKA Dilantiknya 279 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh Bupati Parmout, Samsurizal Tombolotutu, sejumlah wakil rakyat DPRD saat melakukan konsultasi di Kementerian Desa merasa malu. Karena pihak kementrian desa menyoroti bahwa 279 BUMDes tidak memiliki program kerja.
“Untuk apa dilantik kalau programnya belum ada, kan seharusnya buat dulu program kerjanya baru lakukan pelantikan pengurus BUMDes. Saat kami lakukan konsultasi di Kementerian Desa, kami malu kok ada daerah yang BUMDesnya sudah ada tapi tidak tahu Tupoksi kerjanya apa, itu bahasa orang kementerian,” ungkap Anggota DPRD dari fraksi Golkar, Yusup SP kepada Kaili Post.
Kata Yusup, tiap tahun dalam anggaran Dana Desa, bagian anggaran untuk BUMDes itu selalu ada. Namun menurutnya, nyaris seluruh kepala desa, saat ini kebingungan untuk menggunakan anggaran BUMDes, sebab para kepala desa tidak mengetahui secara jelas bagaimana nomenklatur penggunaan anggaran BUMDes tersebut, dan bagaimana output yang bisa dihasilkan dari penggunaan anggaran itu.
“Berapa persen anggaran BUMDes yang dibagi dari dana desa, saya kurang tahu, tapi yang jelas tiap tahun dari dana desa ada anggaran yang diberikan untuk BUMDes. Dan karena anggaran itu, banyak kepala desa yang ragu-ragu memberikan anggaran dana desa untuk BUMDes, sebab mereka binggung program apa yang harus mereka buat,” kata Yusup.
Senada dengan Yusup, anggota DPRD lainnya Alfrest Tonggiro menuturkan, bahwa pengukuhan pelantikan seluruh pengurus BUMDes itu sangat keliru, dan pihak yang harus bertanggung jawab dalam hal ini adalah pihak tekhnisnya yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Desa (BPMPD) Kabupaten Parmout.
“BPMPD terkesan tidak paham apa tupoksi dibentuknya BUMDes tersebut, BPMPD harusnya melihat dulu peluang apa saja yang bisa dikelolah oleh BUMDes, dan bagaimana cara pengelolaannya, setelah itu baru melakukan pelantikan terhadap pengurus BUMDes itu sendiri, jangan terbalik. Ini pelantikannya dulu, dan programnya pun tidak ada,” ujar Alfrest.
Kata Alfrest, untuk dinas tekhnis sendiri pun, harus lebih bekerja secara maksimal melakukan pendampingan, pembinaan, dan melakukan sosialisasi atas program BUMDes. Kalau pun program BUMDes nya telah ada dan para pengurusnya pun telah ada,namun tidak ada pendampingan, maka sama saja, program itu sia-sia. ***
0 komentar:
Posting Komentar