 |
| Pict Radar Bolmong |
Reporter : Fharadiba
MENGEVALUASI Sejumlah program SKPD 2016 dan 2017, Komisi III DPRD Kabupaten Parmout warning Dinas Perhubungan Kabupaten Parmout. Hearing rapat dengar pendapat yang dipimpin langsung oleh ketua komisi III DPRD Parmout, Ir. Hazairin Paudi, mengingatkan pihak Dishub agar bekerja secara profesional dan benar dalam setiap pembuatan program perencanaan, sebab mengingat beberapa tahun belakangan ini perencanaan di Dishub Parmout sering menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Salah satu pekerjaan yang sudah selesai, misalnya dermaga yang di berada Moutong dekat lokasi rumah sakit, saya tanyakan apakah itu dianggap selesai? Hal-hal yang kami soroti adalah merancang kegiatan harus punya nilai outcam, jangan setelah dibangun sudah rusak. Perencanaan yang benar dan profesional agar tidak seperti tahun sebelumnya sudah ada temuan soal perencanaan, dan kami akui tahun lalu mungkin kami lalai dalam pengawasan atau sudah terjadi baru kami tahu. Maka dari awal ini kami ingatkan,” ujar Hazarin yang ditemui Kaili Post diruang kerjanya.
Hazairin mengatakan, bahwa salah satu tujuan pihaknya mengundang Dishub Parmout, karena agenda komisi diawal tahun adalah rapat dengar pendapat dan rapat kerja bersama mitra komisi atas apa yang mereka selesaikan tahun sebelumnya dan apa yang direncanakan tahun ini dan telah dituangkan dalam DPA SKPD.
Lanjut dia, untuk menjalin kerjasama yang baik antar lembaga Dishub diminta lebih terbuka dengan lembaga pengawasan seperti DPRD karena selama ini pengadaan sarana hanya berhenti pada Outputnya, tidak sampai memperhatikan outcam untuk mempercepat pertumubuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
“Seperti yang kita lihat, bahkan ada yang jadi temuan dan yang penting sudah di pertanggungjawabkan tanpa berpikir apa manfaatnya setelah itu. Harapan kami kepala Dishub agar melakukan pengadaan tidak lari dari peraturan. Tentu juga mereka punya banyak tugas, ada keluhan begitu luasnya tupoksi tetapi ada keterbatasan anggaran. Tahun ini mereka dapat 2 M dari APBD juga ada DAK tetapi sudah ada menu tersendiri kalau anggaran DAK,” jelasnya.
Masih terkait perencanaan ditambahkannya, Dishub diminta lebih serius dalam penanganan perencanaan pembangunan Bandara Moian yang sudah menghabiskan dana APBD 4 miliar, dan menjadi temuan 2 Milyar, karena kemahalan atas perencanaan yang dilakukan oleh pihak konsultan. ***
0 komentar:
Posting Komentar