Ket: Gubernur Sulteng Longki Djanggola bertemu dengan Kepala Bappenas/PPN Bambang Bodjonegoro di ruangannya beberapa waktu lalu. Foto: Bappeda
Reporter : TMG / Mahbub
PALU, MERCUSUAR - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola yang diwakili kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pro. Patta Tope menyampaikan mengenai tindak lanjut atas pertemuan yang dilakukan pemerintah provinsi bersama beberapa jajaran kementerian melalui rekomendasi rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo yang akan segera disikapi beberapa kementerian. Salah satunya mengenai Musrembang provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada 3 April 2017 mendatang di Palu. Rapat itu rencananya bakal dihadiri pihak kementerian PPN/Bappenas.
Melalui rilisnya, Minggu (26/3/2017) Patta Tope mengatakan, rekomendasi Jokowi pada ratas tersebut, daerah harus tetap mengusulkan programnya melalui dinas terkait, seperti Dinas perhubungan mengusulkan tentang perluasan Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu dan juga dinas Pemerintah Umum (PU) Bina Marga tentang infrastruktur.
“Intinya semua harus melalui presedur sehingga dalam musrembang nantinya akan dikawal langsung dari PPN sambil meninjau kawasan” katanya
Salah satu rekomendasi yang menjadi perhatian dalam ratas tersebut adalah pertama, pembebasan lahan yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu. Pada rapat itu, Jokowi meminta agar pemerintah daerah mengkoordinasikannya dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Kementrian Lingkungan Hidup. Pasalnya, di dalam KEK Palu masih terdapat kawasan hutan lindung 10-15 persen yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan KEK. Kedua, Pembangunan Jalan Palu - Parigi baypass. Patta Tope menuturkan Kementerian PU akan melakukan revisi Detail Engineering Design (DED) yang telah disusun sebelumnya. Ketiga, terkait dengan usulan pembangunan jalan lingkar luar Kota Palu dan pembangunan fly over Pantoloan. Olehnya itu, Pemprov Sulteng diharapkan memilih salah satu yang dijadikan sebagai program prioritas yang akan dianggarkan tahun 2018. Keempat, pengembangan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri akan diupayakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Tindak lanjut dari Rapat Terbatas tersebut, Gubernur mengadakan pertemuan bersama Menteri Perhubungan dan disepakati untuk perpanjangan 100 meter-200 meter runway Bandara Mutiara Sis-Aljufri pada tahun 2018,” tuturnya
Selanjutnya, mengenai pengembangan Pelabuhan Pantoloan, tidak dibahas karena merupakan kewenangan PT. Pelindo. Proposal permohanan selanjutnya di sektor pertanian dan perkebunan, dimana permohonan itu, peningkatan produksi, produktivitas dan mutu kakao berkelanjutan agar diperbaiki oleh dinas terkait lalu diserahkan kepada Kementerian Pertanian (Kementan). Ketujuh, pencegahan penularan penyakit schistosomiasis, rencana akan dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan penyelesaian penyakit tersebut. Delapan, proposal Gerakan Kembali Sekolah-1000 Anak Harapan Bangsa dibuat oleh dinas terkait dan diserahkan ke Kementerian Pendidikan. Yang terakhir tuturnya, mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masih dibutuhkan.
“Sepanjang Tenaga Kerja Lokal telah mampu maka Tenaga Kerja Asing akan dipulangkan secara bertahap,” katanya
Namun demikian, diharapkan dinas terkait perlu melakukan sosialisasi dan memfasilitasi transfer knowledge dari TKA kepada Tenaga Kerja Lokal (TKL). Menurutnya, semua rekomendasi itu akan diusulkan dalam Musrembang yang dilaksanakan dalam waktu dekat. BOB
0 komentar:
Posting Komentar